1.
Pengertian dan Karakteristik Wilayah Pesisir
Wilayah
pesisir merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut, ke arah
darat meliputi bagian tanah baik kering maupun yang terendam air laut, dan
masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak, dan
gelombang serta perembesan laut, sedangkan ke arah laut mencakup bagian perairan
laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi
dan aliran air tawar dari sungai maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia
di darat seperti penggundulan hutan, pembuangan limbah, perluasan pemukiman
serta intensifikasi pertanian.
Wilayah
pesisir memiliki beberapa karakteristik, yaitu : 1) wilayah pertemuan antara
berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan darat, sehingga bentuk
wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (weathering)
dan pembangunan ketiga aspek di atas; 2) berfungsi sebagai habitat dari
berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran,
pemijahan dan mencari ikan; 3) wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat
kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan
kehidupan darat dan laut; 4) memiliki gradien perubahan sifat ekologi yang
tajam dan pada kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang
berlainan; dan 5) tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan, baik
pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi internasional.
2.
Permasalah
masyarakat persisir
Saad
(2006) mengatakan bahwa isu dan permasalahan pokok pengelolaan wilayah pesisir
adalah kemiskinan masyarakat pesisir, konflik pemanfaatan ruang di wilayah
pesisir dan laut, penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan, potensi
sumberdaya pulau-pulau kecil belum dimanfaatkan secara optimal, pengelolaan
konservasi laut belum optimal, kepastian hukum belum terjamin sertabelum
maksimalnya peranan lembaga kemasyarakatan di dalam pengelolaan dan pemanfaatan
pesisir dan laut. Lebih lanjut dijelaskan penyebab kemiskinan masyarakat
pesisir adalah lemahnya akses kepada lembaga keuangan resmi (terlilit utang
dengan rentenir), belum adanya keberpihakan lembaga keuangan (persyaratan ketat
dan tingkat kepercayaan rendah), lemahnya sistem dan manajemen usaha, dan
lemahnya akses informasi iptek dan pasar.
3.
Pengertian
dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Pemberdayaan
masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam
mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi
masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Definisi pemberdayaan (empower)
menurut Merriam Webster and Oxford English Dictionary mengandung dua arti.
Pengertian pertama adalah to give power or authority atau sebagai
memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke
pihak lain. Pengertian kedua, to give ability to or enable,
diartikan sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan.
Kurniawan,
(2006) mengatakan pemberdayaan adalah suatu proses perubahan dengan menempatkan
kata kreatif dan prakarsa masyarakat yang sadar diri dan terbina sebagai titik
tolak. Lebih lanjut dikatakan pemberdayaan mengandung dua unsur pokok yaitu
kemandirian dan partisipasi. Kemandirian adalah proses kebangkitan kembali dan
pengembangan kekuatan pada diri manusia yang mungkin sudah hilang karena
ketergantungan, eksploitasi dan sub ordinasi yang mencakup kemandirian
material, intelektual dan manajemen.
Sedangkan
partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh masyarakat
sendiri, dengan
menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat
menegaskan kontrol secara selektif. Partisipasi masyarakat dapat berupa
partisipasi pasif, yaitu masyarakat dilibatkan dalam tindakan dalam kegiatan
yang telah dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain, serta partisipasi
aktif, yaitu proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka
sendiri dengan cara merefleksikan atas tindakan mereka sebagai subjek yang
sadar untuk mengambil keputusan untuk bertindak sendiri.
Upaya untuk mengentaskan kemiskinan
yang diharapkan mampu untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin tentunya
perlu dikaji dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pelibatan aktif
masyarakat sebagai penerima kebijakan dalam suatu kerangka participatory rural
apparaisal (PRA). Penumbuhan partisipasi ini sangat penting mengingat
masyarakatlah yang secara langsung melaksanakan dan merasakan hasil program
yang digulirkan. Partisipasi ini dapat dikembangkan melalui berbagai institusi
lokal yang kuat dan benarbenar mampu mewakili kepentingan masyarakat desa.
0 Response to "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir"
Post a Comment